Jati Diri: Pemerkosa Memang Layak Dihukum Mati

 (foto: dorothyboerste.com)

Yang ditunggu-tunggu masyarakat itu akhirnya datang juga. Kemarin (25/5) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan "senjata" kepada penegak hukum. Senjata untuk menghukum seberat-beratnya pelaku pemerkosaan dan pencabulan. Termasuk hukuman kebiri sampai hukuman mati.

Senjata tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang ditandatangai presiden kemarin. Itu menyempurnakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu tersebut pasti membuat para penjahat kelamin bergidik. Dulu hukuman untuk mereka sangat ringan. Paling berat dihukum 15 tahun penjara. Minimal 5 tahun bui. Karena pemerkosaan tidak tremasuk kejahatan luar biasa seperti kasus korupsi atau narkoba, para pemerkosa bisa mendapatkan remisi.

Membandingkan dengan korban pemerkosaan, hukuman itu tentu saja ringan sekali. Korban akan merana sepanjang hidupnya. Yang belum bersuami, bisa saja mereka merasa dicap kotor sepanjang hidupnya. Takut berkeluarga. Bagi korban yang sudah bersuami, bisa hancur rumah tangganya. Semua korban pemerkosaan akan merasakan penderitaan sepanjang hidupnya!

Dalam kasus Yuyun, akibatnya lebih parah lagi. Bocah belasan tahun asal Bengkulu itu tewas di hutan karena diperkosa 14 orang. Bahwa beberapa pelaku pemerkosaan tersebut adalah anak-anak, publik tetap sulit menerima saat mereka hanya dihukum kurang dari 10 tahun. Terlalu ringan!

Nah, perppu yang ditandatangani Presiden jokowi kemarin memberikan jawaban atas harapan publik. Dengan perppu itu, hukuman untuk pemerkosa dilipatgandakan. pemerkosa kini bisa dihukum penjara seumur hidup atau bahkan dihukum mati!

Bukan hanya itu, perppu tersebut juga mengatur adanya hukuman tambahan. Mulai publikasi identitas pemerkosa, pemasangan chip untuk melacak keberadaan mereka, sampai kebiri kimia.

Ketik perppu itu masih dibahas, muncul segelintir orang yang menentang. Terima kasih kepada Bapak Presdien. Bapak tetap teguh untuk memberikan efek jera kepada para penjahat kelamin. Tidak mendengarkan teriakan segelintir orang itu. Merehabilitasi  korban pemerkosaan memang harus, kewajiban. Namun menghukum seberat-beratnya para pelaku adalah bentuk pencegahan.

Kini, setelah perppu disahkan, pemerintah harus getol menyosialisasikan. Salah satu caranya, setiap ada kasus pemerkosaan, pelaku harus dituntut dan divonis seberat-beratnya.

(Kolom Jati Diri Jawa Pos, Kamis 26 Mei 2016)

 

Bangga di Grammy Awards

Di tengah ramainya sidang Mahkamah Kehormatan DPR yang memuakkan bagi sebagian kalangan, muncul berita yang menyejukkan. Musisi kita menjadi nomine dalam ajang tahunan Grammy Awards yang dihelat pada 15 Februari 2016. Siapa lagi kalau bukan Joey Alexander, musisi jazz kelahiran Bali.

Tidak tanggung-tanggung, remaja kelahiran 25 Juni 2003 itu masuk dua nominasi sekaligus, Best Improvised Jazz Solo dan Best Jazz Instrumental Album. Tidak perlu mendapat penghargaan, masuk nominasi Grammy Awards saja sudah merupakan kebanggaan yang luar biasa. Meraih penghargaan dari National Academy of Recording Arts and Sciences di Amerika Serikat itu merupakan impian semua musisi dan pemain industri musik di seluruh dunia.

Joey masih berusia 12 tahun. Dia pun belajar komposisi jazz secara otodidak sejak usia 6 tahun. Melihat banyaknya kritikus musik yang memuji dan memberikan apresiasi kepada Joey, rasanya kita boleh berharap banyak, minimal salah satu penghargaan Grammy akan dibawa pulang oleh Joey.

Kita juga boleh berharap dalam beberapa tahun ke depan Joey melambungkan nama Indonesia melalui komposisi-komposisi emasnya yang mendunia. Sudah banyak penyanyi Indonesia yang berusaha go-international bahkan sampai hijrah ke Amerika maupun Eropa, namun tidak pernah mendapat apresiasi sebesar Joey. Ya, Joey adalah musisi Indonesia pertama yang masuk nominasi Grammy Awards.

Seandainya saja peraih penghargaan itu ditentukan melalui SMS seperti ajang adu bakat di televisi kita, tentu Joey lebih berpeluang menang. Stasiun televisi kita kan paling jago melakukan propaganda untuk menggerakkan masyarakat untuk mengirim SMS. Lagi pula, penduduk Indonesia sangat banyak dan pasti dengan senang hati akan mengirimkan dukungan. Jangan berkhayal. Grammy Awards tidak seperti itu. Ada juri-juri pilihan yang dipasrahi menilai para nomine.

Yang bisa kita lakukan adalah berdoa semoga Joey bisa membuat kita semakin bangga dengan meraih Grammy Awards. Tidak perlu lobi-lobi seperti yang terdengar dalam rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeddin serta Muhammad Reza Chalid. Tidak perlu juga ada hastag #papamintagrammy. Maaf, intermeso.

Prestasi yang dicapai Joey itu akan menginspirasi musisi Indonesia untuk berani bersaing dengan para penyanyi dunia. Yang didapatkan Joey bukan keberuntungan. Itu adalah buah ketekunan, bakat, dan tentu saja passion. Jalan Joey di dunia musik masih panjang. Kita tunggu karya-karya dia selanjutnya. Bangga dengan musik Indonesia.

(Kolom Jati Diri Jawa Pos, Rabu 9 Desember 2015)

Gelagat Kemenangan Setnov

Coba kita bertanya: apa sebenarnya jasa besar Setya Novanto (Setnov) buat Republik Indonesia (RI)? Sehingga dia bisa menduduki posisi yang semestinya terhormat di antara para terhormat: ketua DPR RI. Dalam posisi hebat itu pun, dia tidak berhenti "merepotkan" bangsa ini. Kasus yang menyerempet dia sebelumnya dia lewati dengan melenggang lebih perkasa.

Kemarin (7/12) kepada kita juga dipertontonkan betapa "hebat" orang ini. Sidang Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) tentang kasus rekaman Freeport tiba-tiba jadi tertutup. Keraguan yang menggelayuti perjalanan sidang MKD seakan terkonfirmasi. Kemenangan penyeru suara keterbukaan terhenti kemarin. DPR (mereka wakil kita, bukan?) tiba-tiba "membanting pintu" di depan pandangan rakyat.

Kita mesti mempersiapkan diri untuk membetah-betahkan melihat sosok Setnov tetap duduk di kursi ketua DPR sampai tuntas 2019. Kita tetap harus membayari gaji dan segenap tunjangan "kehormatan" pria licin ini. Apa pun kesan kita terhadap moral dan etikanya, di tangannya keputusan-keputusan menyangkut nasib kita, rakyat Indonesia, akan banyak diketuk. Kalau dipikir bisa bikin mulas memang.

Sekali lagi, apa saja Setnov sampai kita harus menguras energi untuk mengurus perkara yang dibuat orang ini? Jasa kepada dapilnya, Nusa Tenggara Timur II, pun patut dipertanyakan. Daerah itu tetap jadi wilayah termiskin. Dalam rekaman panjang yang kini dipersoalkan itu, dia juga tak menyebut-nyebut nasib rakyat Indonesia, apalagi dapilnya. Rakyat Papua juga tak disentil. Yang mencuat malah angan membeli jet pribadi.

Ketika MKD tiba-tiba tertutup, tentu saja kita juga patut bertanya bukankah banyak fraksi di sana. Mengapa semuanya seperti menurut saja ketika pintu keterbukaan tersebut ditutup? Mana sikap tegas ketua-ketua partai yang menaungi anggota-anggota DPR di MKD itu?

DPR belum bisa menjadikan momentum besar ini untuk meninggikan derajatnya. Langkah-langkahnya tetap sering melawan akal waras. Dan, menutup sidang MKD yang sebelumnya terbuka, tak bisa diharapkan ini jadi keganjilan terakhir. Logika Setnov, dalam keterangan tertutup itu, bisa saja akan diamini MKD. Intinya, Setnov meminta pengaduan kasus tersebut ditolak dengan berbagai kilah.

Semestinya, untuk kasus segamblang Setnov ini, solusinya sederhana dan tak merepotkan. Yakni, Setnov mundur! Karena gelagat pelanggaran etiknya seterang tengah hari. Itu memang mungkin terjadi di negara maju, yang beretika maju pula. Tapi. mengutip perkataan KH Salahuddin Wahid. "Itu kan di negara maju, Ini kan negara mundur".

(Kolom Jati Diri Jawa Pos, Selasa 8 Desember 2015)

Menyaring Informasi Medsos

Dunia media sosial (medsos) memang memudahkan pengguna untuk mencari informasi. Celakanya, kadang kemudahan itu justru kerap disalahgunakan untuk menyebar kebohongan. Sejumlah kabar bohong (hoax) sengaja dihembuskan dengan berbagai macam tujuan. Yang paling keji adalah menghancurkan karakter seseorang.

Kasus terbaru di Indonesia adalah serangkaian kultwit oleh seorang anggota DPD. Dalam kultwit yang dilengkapi foto itu, disebutkan ada satu masjid yang jamaahnya seolah-olah dihalang-halangi Pemprov DKI Jakarta dengan barikade tembok dan kawat berduri untuk beribadah. Untuk efek dramatis, diberi foto anak kecil dengan tembok berduri dan diberi hashtag #GazaInJakarta. Terkesan seperti warga Palestina yang dihalang-halangi ketika hendak beribadah di Masjidil Aqsa.

Belakangan diketahui bahwa masjid tersebut ternyata berada di lahan sengketa antara pengembang dan warga. Yang lebih penting, jalan terbuka lebar. Bagaimana dengan foto-foto yang dramatis tersebut? Ternyata, itu adalah setting-an.

Setelah kabar tersebut diklarifikasi, anggota DPD itu hanya menyatakan bahwa semua itu adalah kiriman konstituennya. Padahal, banyak netizen yang sudah terpengaruh dan siap-siap bergerak untuk menghancurkan blokade tersebut.

Di tingkat internasional, ternyata ada satu kantor berita kecil di Inggris yang gemar mem-posting berita-berita aneh yang belakangan diketahui hoax. Namanya Central European News (CEN).

Pernah dengar tentang seorang perempuan cantik Tiongkok yang berencana berkeliling dunia dan bersedia tidur dengan siapa saja yang bersedia menampung akomodasi di tempat tujuan? Itu adalah karya CEN. Pernah membaca seorang pria yang selamat dari serangan beruang gara-gara ringtone suara Justin Bieber? Itu juga tulisan CEN.

Setelah sejumlah LSM pemantau media internasional menelusuri, ternyata berita-berita itu adaah hoax belaka. Padahal, peredarannya sudah begitu luas, terutama melalui news feed di Facebook.

Tidak bisa diverifikasi. Ketika tempatnya didatangi, tidak ada yang pernah tahu kabar seperti itu. Resepnya sederhana. Mendapat ide berita ngawur, cari lokasi yang sulit diverifikasi, diberi ilustrasi foto setting-an, maka jadilah.

Bisa ditebak, motivasinya adalah menjual sensasi. Berita-berita seperti itulah yang kemudian laku dibaca netizen. Buktinya, CEN sempat dibanjiri pesanan berita dari media-media mainstream.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perlu upaya ekstra untuk memfilter informasi yang beredar di media sosial. Banyak orang yang bisa mengakses tanpa verifikasi atas berita tersebut.

Karena itu, sebaiknya lebih berhati-hati untuk tidak langsung percaya dan langsung mengecam atau meyakini sebuah kabar tertentu di media sosial. Bisa saja berita tersebut adalah hoax.

(Kolom Jati Diri Jawa Pos, Jumat 26 Juni 2015)

Ketika Inovasi Dikebiri

Hingga kodok berbulu, mobil listrik memang tak akan lulus uji emisi. Berharap mobil listrik lulus uji emisi memang seperti berangan-angan seorang pria bisa menstruasi. Mobil listrik memang tak mungkin lulus uji emisi. Karena ia tak punya gas buang.

Tapi, ya sudah lah. Anggap saja itu hanya lelucon akibat keseleo lidah dari seorang pejabat di gedung bundar. Gambar besar dari semua ini adalah betapa hukum sekarang telah mengekang kuat sebuah inovasi. Tak pernah terbayang ketika hukum sebagai produk interaksi manusia bisa mengebiri sebuah inovasi yang menjadi lambang pencapaian kecerdasan manusia yang paling tinggi.

Di negara-negara yang telah maju seperti Amerika Serikat, inovasi seperti mobil listrik bukannya nir perlawanan. Di sana mobil listrik juga dilawan, baik lewat jalur bisnis maupun politik. Namun, di sana yang melawan cukup jelas, yakni pihak yang berkepentingan atas keberlangsungan industri migas. 

Di sini? Inovasi mobil listrik dilawan tangan yang entah dari mana asalnya. Dana dari tiga BUMN, yang membantu pembiayaan riset mobil listrik, kini dipermasalahkan Kejaksaan Agung. Delapan mobil listrik yang dibuat dengan susah payah oleh anak negeri pun disita. Inovatornya pun dijadikan tersangka.

Masalah hukum memang biarlah dibuktikan di meja hijau. Namun, publik memang perlu tahu jika terdapat keganjilan dari pengusutan proyek inovatif itu. Jika BUMN dilarang membiayai proyek mobil listrik, bagaimana dengan proyek lain yang sering didanai BUMN? Apa kita sudah lupa, misalnya, bahwa tiga kartu yang paling menghebohkan di awal pemerintahan ini, kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), dan kartu keluarga sejahtera (KKS), mulanya dibiayai dengan dana coorperate social responsibility (CSR) BUMN?

Kita hanya ingin tak boleh lagi ada upaya mematikan inovasi dari para anak negeri. Cukup banyak putra-putri terbaik kita yang berada di mancanegara enggan pulang ke tanah air karena memang tidak ada tempat dan iklim yang kondusif untuk memanfaatkan ilmunya. Kasus mobil listrik ini jelas menjadi pukulan telak bagi mereka.

Atau jangan-jangan kita memang hanya butuh birokrat-birokrat memble yang hanya mengerjakan tugas seadanya? Jika itu yang terjadi, tak usah bermimpi menjadi negara maju dalam waktu dekat.

(Kolom Jati Diri Jawa Pos, Kamis 25 Juni 2015)

Maafkan Kami, Angeline

Kasus kematian Angeline sungguh meruntuhkan hati. Kami, orang-orang dewasa, merasa ditampar. Sedih sekaligus malu. Tidak pernah terpikir bagaimana hal itu bisa terjadi di negara yang senantiasa mengklaim warganya ramah dan sopan.

Tragis membayangkan nasib yang dijalani bocah cantik tersebut. Saat lahir, orang tuanya sudah menganggapnya sebagai beban dan merelakannya diadopsi. Angeline lalu dijadikan anak angkat oleh seorang pria bule yang meninggal tiga tahun lalu.

Cerita kehidupan Angeline setelah itu mungkin lebih dramatis daripada script sinetron paling lebay sekalipun. Menurut pengakuan guru dan tetangga, Angeline diperlakukan tidak seperti anak pada umumnya. Dia harus memberi makan ratusan ayam dan berjalan ke sekolah sejauh 2 km sampai tubuhnya selalu kotor sehingga membuat bu guru tergerak untuk mencuci rambutnya.

Polisi akhirnya menemukan bahwa Angeline meninggal secara tidak wajar. Ada luka bekas sundutan rokok dan bekas-bekas lain yang menunjukkan kekejaman yang diterima bocah 8 tahun tersebut. Rasanya tidak bisa membayangkan jiwa semungil itu menerima perlakuan sadis.

Peristiwa tersebut menyodorkan fakta yang sangat memprihatinkan. Ada sesuatu yang salah dengan lingkungan. Memang, banyak aturan dan UU terkait dengan perlindungan anak. Tetapi, kasus-kasus memprihatinkan soal anak ternyata masih saja terjadi. Selain Angeline, baru-baru ini ada kasus penelantaran lima anak oleh orang tuanya di Cibubur.

Lingkungan sosial, tampaknya, tidak mampu membela anak-anak dari kejahatan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Apa langkah tetangga ketika melihat Angeine yang menurut mereka dididik dengan begitu keras sehingga terkesan tertekan itu? Memang, mereka tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Nanti dipikir ikut campur urusan domestik. tetapi, semua memiliki batas-batas dan hal itu harus disadari.

Bagaimana dengan negara? Setelah kejadian, polisi patut diacungi jempol karena bisa mengungkap kasus tersebut, meski masih banyak pertanyaan. Namun, apa langkah preventifnya? Itulah yang tampaknya hilang harapan.

Kekuasaan kini berada pada fase yang sangat memuakkan. Intrik politik terjadi. Perang antar elite lembaga hanya saling melemahkan, saling menjatuhkan. Bisik-bisik kongkalikong untuk banyak proyek, meributkan tempat kelahiran Soekarno, dan hal-hal menggelikan lainnya. Nyaris abai terhadap kepentingan masyarakat banyak.

Meski sudah terlambat, setidaknya jangan membuat kematian Angeline sia-sia. Harus ada perubahan.

Untuk Angeline, istirahatlah dengan tenang sayang. Maafkan kami, orang-orang dewasa ini, yang gagal melindungimu. Kami berdoa untukmu dan berdoa agar kami diberi kekuatan untuk mampu mencegah terulangnya kekejian seperti yang terjadi padamu.

(Kolom Jati Diri Jawa Pos, Jumat 12 Juni 2015)

Farkhunda

(foto: nationforchange.com)

Namanya Farkhunda. Sebuah nama yang biasa-biasa saja. Seperti Dewi atau Sri di Indonesia. Namun, nasib yang menimpa perempuan 27 tahun asal Kabul pada Kamis lalu (19/3) membuat nama itu tak akan terlupakan.

Gara-gara dituduh membakar Alquran, perempuan tersebut mengalami kematian mengerikan. Dia dipukul massa dan dijatuhkan dari loteng sebelum ditabrak mobil. Belakangan, diketahui tuduhan itu isapan jempol belaka karena dia berani mempertanyakan pendapat ulama yang dianggapnya tidak sesuai.

Belum cukup itu. Setelah tak berdaya, dia masih saja ditendang dan dipukuli massa sampai meninggal. Jasadnya kemudian dibakar sebelum dibuang ke sungai. Pemerintah Afghanistan langsung mengutuk tindakan barbar tersebut. Dunia pun mengutuk aksi itu. Kita semua mengutuknya dan memang tindakan sadis tersebut layak dikutuk.

Namun dunia tak lantas menjadi lebih baik setelah mengutuk. Pangkal permasalahan tersebut ada pada sikap ekstremisme. Itulah yang menjadi sumber kekacauan. Farkhunda mungkin bisa dianggap tak sopan dengan mempertanyakan pendapat seorang ulama lokal. Namun, menjaga ajaran dengan besi dan pedang ternyata menimbulkan masalah yang lebih besar.

Penulis Umberto Eco dalam novelnya, The Name of The Rose, pernah menyebut, kejahatan bisa datang dari kesalehan. Itu tidak berarti salah menjadi orang saleh. Namun, sikap menganggap semua orang yang berbeda pandangan sebagai musuh hanya akan membuat dunia semakin terbelah.

Indonesia sudah menunjukkan bibit-bibit semacam itu. Dengan alasan menjaga akidah, sejumlah kelompok justru melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Secara terang-terangan. Meski skalanya berbeda, esensinya sama. Itu tentu menyedihkan.Semakin canggih peradaban, namun pertentangan antar keyakinan justru makin mudah terbakar.

Pertentangan Sunni-Syiah yang membuat kawasan Timur Tengah sekarang menjadi titik panas: ISIS dan 36 keompok militan, termasuk Boko Haram, yang telah berbaiat; serta kelompok antiekstremisme agama yang justru menjadi ekstremis sendiri seperti PEGIDA di Jerman membuat dunia kini seperti kembali ke abad pertengahan. Terbelah-belah karena keyakinan dan siap berperang.

Sungguh saat ini dibutuhkan kesadaran sebagaimana yang pernah dikatakan Gus Mus. "Setiap cercaan atau hinaan terhadap akidah tidak akan merusak Islam. Yang merusak Islam justru reaksi yang berlebihan." Harus diingat bahwa Tuhan hanya satu. Dan, kenapa kita harus berperang di satu bumi demi satu Tuhan.

(sumber: kolom Jati Diri Jawa Pos Jumat, 27 Maret 2015)

Sayonara Esemka, Goodbye Mobil Listrik

Penandatanganan nota kesepahaman antara Proton Holdings Berhad dan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) di Malaysia Jumat (6/2) begitu istimewa. Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menyaksikan langsung penekenan MoU yang dilakukan CEO Proton Datuk Abdul Harith Abdullah dan CEO PT ACL Abdullah Mahmud Hendropriyono.

Wajar kalau PM Malaysia hadir karena Proton didirikan mantan PM Malaysia Mahathir Mohammad. Dan Mahathir juga hadir di acara tersebut. Sebaliknya, Jokowi hadir demi mendukung Hendropriyono yang hanya mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Di era Jokowi ini, tokoh yang namanya sering dikaitkan dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir tersebut benar-benar menjadi pria yang beruntung. Menantunya dijadikan komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Dan dia kini mendapat akses menjalankan proyek mobil nasional (mobnas). Padahal, selama ini Hendropriyono tidak dikenal sebagai pemain di dunia otomotif. Alamat perusahaannya saja ternyata sebuah kantor notaris.

Benarah kerja sama dengan Proton itu untuk mengembangkan mobil nasional? Menteri Perindustrian Saleh Husin kini sibuk membantah. Tapi, lihatlah tulisan di banckdrop acara MoU tersebut, tertulis besar sekali Indonesia National Car (Mobil Nasional Indonesia). Sudah cukup membohongi rakyat. Kalau memang mau bikin mobnas, akui saja terus terang.

Cuitan di twitter dua hari ini begitu ramai membicarakan mobnas ala Jokowi tersebut. Sebagian besar mengarahkan pertanyaan kepada mengapa Proton? Mengapa Hendropriyono?

Bicara soal mobil nasional, ekspektasi kita tentu adalah mobil karya anak bangsa. Bukan mobil buatan negara lain yang dilabeli merek Indonesia. Ini mirip kasus mobnas di zaman Orde Baru, yakni Timor dan Bimantara Cakra. Pak Harto saja butuh 30 tahun berkuasa untuk memberikan proyek mobnas kepada anaknya, Hutomo Mandala Putra dan Bambang Trihatmodjo. Jokowi hanya butuh tiga bulan berkuasa untuk memberikan proyek mobnas kepada salah seorang anggota tim pemenangannya pada Pilpres 2014. Hebat!

Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo dan mengngkat mobil Esemka, bayangan tentang mobnas sudah di pelupuk mata. Harapnnya, saat Jokowi jadi presiden, jalan menjadikan Esemka sebagai mobnas lebih mulus. Kenyataannya, jokowi pilih Proton dan pilih Hendropriyono. Esemka ternyata hanay menjadi mobil politik, bukan untuk dijadikan mobil nasional. Bagaimana dengan mobil listrik? Ah sudahlah, esemka saja ditinggalkan, apalagi mobil listrik.

(sumber: Kolom Jati Diri Jawa Pos, Senin 9 Februari 2015, halaman 2)

Rakyat Nggak Jelas

Selalu menyenangkan membaca kolom "Jati Diri" di Jawa Pos. Untuk itu mulai hari ini saya akan berbagi beberapa artikel dari kolom dimaksud dalam blog ini.

Terima kasih kepada Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang telah mengeluarkan pernyataan kontroversial Sabtu lalu (24/1) di kompleks istana kepresidenan. Tedjo menyebut pendukung KPK sebagai rakyat nggak jelas. Ya, rakyat yang antikorupsi itu disebut sebagai rakyat nggak jelas oleh mantan kepala Staf Angkatan laut (KSAL) yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Nasdem itu.

Kita harus berterima kasih kepada Tedjo karena pernyataannya tersebut membuat gerakan #SaveKPK semakin besar. Jumlah rakyat nggak jelas yang mendukung pemberantasan korupsi kian bertambah. Tidak hanya di Jakarta, tetapi hampir di semua wilayah di Indonesia. Jangan-jangan Jenderal TNI (purnawirawan) Tedjo sengaja melontarkan statement itu agar semangat rakyat makin terbakar untuk menyelamatkan KPK.

Dua hari terakhir, pernyataan Tedjo tentang rakyat nggak jelas menjadi perbincangan hangat. Lebih tepatnya menjadi olok-olokan di warung-warung kopi ataupun di media sosial. Tedjo benar, banyak rakyat yang nggak jelas di Indonesia ini. misalnya, rakyat yang sampai hari ini belum mendapat e-KTP, padahal  sudah menjalani perekaman data dua tahun silam. Rakyat nggak jeas tanpa e-KTP itu mulai 2015 mendapatkan banyak kesulitan. Diancam denda, sulit mengurus paspor, kadang ditolak berurusan dengan bank, dan sebagainya. Namanya saja rakyat nggak jelas.

Kita pun memang hidup di negeri nggak jelas. Punya presiden, sikapnya juga nggak jelas. Sudah diberi tahu bahwa calon kapolrinya tidak bersih, tetap disuulkan sebagai calon tunggal ke DPR. Calon Kapolri sudah jadi tersangka, pelantikannya tidak dibatalkan, tapi ditunda. Malah ada kabar hari ini (26/1) Komjen Pol Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri. Semoga saja kabar itu hanya kabar burung dan tidak pernah terealisasi. Nggak jelas juga kebenaran informasinya.

Saat ini nggak jelas juga siapa yang berkuasa di negeri ini. Katanya RI-1 Jokowi dan RI-2 Jusuf Kalla. Tapi, kok ada RI-0,5 dan RI-1,5? Katanya kita sudah hidup di zaman modern, tetapi kok Sujiwo Tejo bilang kita masuk zaman batu (megalitikum). Nggak jelas juga maksud dalang satu itu.

Kita juga punya wakil rakyat yang nggak jelas. Sudah tahu calon Kapolri tersangka korupsi masih lolos uji kelayakan dan kepatutan. Dilihat dari sudut manapun, seorang tersangka tidak patut jadi aparat penegak hukum, apalagi jadi Kapolri. Wajar kalau anggota DPR nggak jelas. Yang diwakili kan rakyat nggak jelas. Meski disebutrakyat nggak jelas, kita harus bangga karena kita jelas-jelas antikorupsi

Sumber: Jawa pos edisi Senin 26 Januari 2015 halaman 2