Ketika Inovasi Dikebiri

Hingga kodok berbulu, mobil listrik memang tak akan lulus uji emisi. Berharap mobil listrik lulus uji emisi memang seperti berangan-angan seorang pria bisa menstruasi. Mobil listrik memang tak mungkin lulus uji emisi. Karena ia tak punya gas buang.

Tapi, ya sudah lah. Anggap saja itu hanya lelucon akibat keseleo lidah dari seorang pejabat di gedung bundar. Gambar besar dari semua ini adalah betapa hukum sekarang telah mengekang kuat sebuah inovasi. Tak pernah terbayang ketika hukum sebagai produk interaksi manusia bisa mengebiri sebuah inovasi yang menjadi lambang pencapaian kecerdasan manusia yang paling tinggi.

Di negara-negara yang telah maju seperti Amerika Serikat, inovasi seperti mobil listrik bukannya nir perlawanan. Di sana mobil listrik juga dilawan, baik lewat jalur bisnis maupun politik. Namun, di sana yang melawan cukup jelas, yakni pihak yang berkepentingan atas keberlangsungan industri migas. 

Di sini? Inovasi mobil listrik dilawan tangan yang entah dari mana asalnya. Dana dari tiga BUMN, yang membantu pembiayaan riset mobil listrik, kini dipermasalahkan Kejaksaan Agung. Delapan mobil listrik yang dibuat dengan susah payah oleh anak negeri pun disita. Inovatornya pun dijadikan tersangka.

Masalah hukum memang biarlah dibuktikan di meja hijau. Namun, publik memang perlu tahu jika terdapat keganjilan dari pengusutan proyek inovatif itu. Jika BUMN dilarang membiayai proyek mobil listrik, bagaimana dengan proyek lain yang sering didanai BUMN? Apa kita sudah lupa, misalnya, bahwa tiga kartu yang paling menghebohkan di awal pemerintahan ini, kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), dan kartu keluarga sejahtera (KKS), mulanya dibiayai dengan dana coorperate social responsibility (CSR) BUMN?

Kita hanya ingin tak boleh lagi ada upaya mematikan inovasi dari para anak negeri. Cukup banyak putra-putri terbaik kita yang berada di mancanegara enggan pulang ke tanah air karena memang tidak ada tempat dan iklim yang kondusif untuk memanfaatkan ilmunya. Kasus mobil listrik ini jelas menjadi pukulan telak bagi mereka.

Atau jangan-jangan kita memang hanya butuh birokrat-birokrat memble yang hanya mengerjakan tugas seadanya? Jika itu yang terjadi, tak usah bermimpi menjadi negara maju dalam waktu dekat.

(Kolom Jati Diri Jawa Pos, Kamis 25 Juni 2015)