Rakyat Nggak Jelas

Selalu menyenangkan membaca kolom "Jati Diri" di Jawa Pos. Untuk itu mulai hari ini saya akan berbagi beberapa artikel dari kolom dimaksud dalam blog ini.

Terima kasih kepada Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang telah mengeluarkan pernyataan kontroversial Sabtu lalu (24/1) di kompleks istana kepresidenan. Tedjo menyebut pendukung KPK sebagai rakyat nggak jelas. Ya, rakyat yang antikorupsi itu disebut sebagai rakyat nggak jelas oleh mantan kepala Staf Angkatan laut (KSAL) yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Nasdem itu.

Kita harus berterima kasih kepada Tedjo karena pernyataannya tersebut membuat gerakan #SaveKPK semakin besar. Jumlah rakyat nggak jelas yang mendukung pemberantasan korupsi kian bertambah. Tidak hanya di Jakarta, tetapi hampir di semua wilayah di Indonesia. Jangan-jangan Jenderal TNI (purnawirawan) Tedjo sengaja melontarkan statement itu agar semangat rakyat makin terbakar untuk menyelamatkan KPK.

Dua hari terakhir, pernyataan Tedjo tentang rakyat nggak jelas menjadi perbincangan hangat. Lebih tepatnya menjadi olok-olokan di warung-warung kopi ataupun di media sosial. Tedjo benar, banyak rakyat yang nggak jelas di Indonesia ini. misalnya, rakyat yang sampai hari ini belum mendapat e-KTP, padahal  sudah menjalani perekaman data dua tahun silam. Rakyat nggak jeas tanpa e-KTP itu mulai 2015 mendapatkan banyak kesulitan. Diancam denda, sulit mengurus paspor, kadang ditolak berurusan dengan bank, dan sebagainya. Namanya saja rakyat nggak jelas.

Kita pun memang hidup di negeri nggak jelas. Punya presiden, sikapnya juga nggak jelas. Sudah diberi tahu bahwa calon kapolrinya tidak bersih, tetap disuulkan sebagai calon tunggal ke DPR. Calon Kapolri sudah jadi tersangka, pelantikannya tidak dibatalkan, tapi ditunda. Malah ada kabar hari ini (26/1) Komjen Pol Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri. Semoga saja kabar itu hanya kabar burung dan tidak pernah terealisasi. Nggak jelas juga kebenaran informasinya.

Saat ini nggak jelas juga siapa yang berkuasa di negeri ini. Katanya RI-1 Jokowi dan RI-2 Jusuf Kalla. Tapi, kok ada RI-0,5 dan RI-1,5? Katanya kita sudah hidup di zaman modern, tetapi kok Sujiwo Tejo bilang kita masuk zaman batu (megalitikum). Nggak jelas juga maksud dalang satu itu.

Kita juga punya wakil rakyat yang nggak jelas. Sudah tahu calon Kapolri tersangka korupsi masih lolos uji kelayakan dan kepatutan. Dilihat dari sudut manapun, seorang tersangka tidak patut jadi aparat penegak hukum, apalagi jadi Kapolri. Wajar kalau anggota DPR nggak jelas. Yang diwakili kan rakyat nggak jelas. Meski disebutrakyat nggak jelas, kita harus bangga karena kita jelas-jelas antikorupsi

Sumber: Jawa pos edisi Senin 26 Januari 2015 halaman 2